Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Serikat buruh di Pekalongan gelar aksi cabut PP No 78/2015 Berita

Pekalongan, Suara Komunitas. - Buruh Pekalongan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan federasi serikat pekerja lainnya menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan PP No 78/2015 di depan kantor Balaikota Pekalongan, Senin (27/11).

Menurut Wakil Ketua SPN Kabupaten Pekalongan, Ibnu Mas'ud, aksi ini merupakan bentuk dari kekecewaan dari buruh di Kota Pekalongan. Selain itu massa aksi menuntut agar segera di cabut PP No 78/2015, Revisi UMK 2018 dan Tegakkan supremasi hukum ketenagakerjaan.

Aksi yang dipusatkan di depan Balaikota Pekalongan ini menuntut  penetapan upah minumum kabupaten/kota (UMK) berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), selain itu peserta aksi juga mensinyalir adanya penghilangan dewan pengupahan, peran serikat pekerja dan PP no. 78/2015 menabrak UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Berikut pers rilis yang diterima oleh Wartadesa (Suara Komunitas Pekalongan), siang kemarin.

Sejak diterbitkannya PP No 78/2015 tentang pengupahan, upah yang diterima kaum pekerja/Buruh telah dikebiri sehingga sangat jauh dari kata layak seperti yang telah diamanatkan UUD 1945 yang merupakan amanat tertinggi negara, PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan ini mengakibatkan :
1. Penetepan UMK tidak lagi berdasar pada kebutuhan hidup layak (KHL).
2. Menghilangkan peran Dewan Pengupahan , yaitu terdiri dari 3 unsur Dewan Pengupahan Dari Buruh, Pengusaha dan pemerintah.
3. Menghilangkan peran Serikat Pekerja/Buruh Dalam menentukan kenaikan upah (UMK) tiap tahun.
4 .PP No 78 Tahun 2015 menabrak dan berbenturan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenegakerjaan.

Menyikapi SK gubernur Jawa Tengah no 560/89 tahun 2017 tentang upah minimum Kota/Kabupaten, dalam penentuannya menggunakan PP No 78 tahun 2015 yang naik hanya 8,71% dari upah tahun 2017 keputusan upah tersebut jauh dari kata layak dan sangat jauh dari pengeluaran kebutuhan riil Buruh. Hal tersebut ini berakibat menurunnya daya beli masyarakat sehingga perputaran roda ekonomi menjadi terhambat. (Eva Abdullah/Wartadesa)

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.08817 seconds.