Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Calo Kuasai Pelayanan Adminduk? Berita

Pelayanan Adminduk di Lombok Timur Dikuasai Calo?

Sukarema. SK. - Setiap warga negara harus memiliki Adminitrasi penduduk (Adminduk) seperti KTP, Kartu Keluarga/KK, dan lainya, sebagaimana yang telah diamanat dalam UU Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi. Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Akan tetapi yang menjadi hambatanya masih banyak terjadi permasalahan yang masih dirasakan oleh masyarakat. Seperti pelayanan yang diduga kurang memadai, pungutan liar, dan kurangnya pemahaman warga didalam mengurus adminduk itu sendiri. Akhirnya mau tidak mau masyarakat harus menggunakan jasa para calo yang masih banyak berkeliaran di tengah-tengah masyarakat kita.

Tentunya hal ini akan membutuhkan biaya yang lebih. Contohnya, di dalam mengurus surat nikah, SIM, KK, akta kelahiran, KTP, membutuhkan banyak biaya untuk membayar jasa para calo.

Satu pembuatan KTP di Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombaok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, terpaksa harus mengeluarkan uang lebih untuk dapat memiliki dokumen pribadi tersebut.

Diduga pihak calo mengambil uang warga Rp 100-150 ribu, tergantung dari permintaan calo itu sendiri. Tentunya ini harga yang sangat tinggi bagi masyarakat kita yang rata-rata penghasilanya rendah.

Kami berharap kepada pihak pemerintah, supaya lebih memudahkan masyarakat didalam membuat administrasi dan tidak memberikan ruang bagi para calo. Tutur narasumber.  (JW-Uci, Speaker Kampung)

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09297 seconds.